Trik Jitu Mengakali Tagihan Listrik yang Naik

Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang mengeluh dengan tagihan listrik yang digunakannya. Biaya yang harus dibayar tidak seperti biasa, melainkan menjadi naik. Hal ini tentu saja meberatkan, terutama bagi masyarakat yang sudah terbiasa bayar listrik dengan bantuan subsidi pemerintah.

Lalu, adakah trik atau cara jitu untuk mengatasi naiknya bayaran listrik? Berikut ini pemaparan solusinya.

Pemerintah sejak tahun 2015 lalu sudah mengumumkan akan adanya pencabutan subsidi listrik bagi keluarga mampu. Ini dia salah satu beritanya: Klik. Namun pencabutan subsidi ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2016. Dan bagi keluarga tidak mampu, subsidi akan terus diberikan, sehingga bayaran listriknya tidak naik.

Trik jitunya bagi yang terkena dampak pencabutan subsidi adalah sebagai berikut:

1. Jika termasuk dalam kategori penerima subsidi listrik 900 VA namun belum menerima subsidi silakan melapor ke Kantor Desa/Kelurahan.
2. Berkas yang harus dibawa: 1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan Domisili.
   2. Salinan Kartu Keluarga (KK).
   3. Salinan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS), bila ada.
   4. Bukti pembayaran rekening listrik atau pembelian token listrik, bagi yang sudah menjadi konsumen PLN.
   5. Bukti pembayaran rekening listrik atau bukti pembelian token listrik di alamat lama dan alamat baru, bila pindah alamat.
   6. Surat keterangan dari RT/RW setempat, bila pindah alamat.
   7. Surat pernyataan yang telah ditandatangani, bila pindah alamat.
   8. Mengisi formulir pengaduan yang tersedia di Kantor Desa/Kelurahan, atau unduh formulir di subsidi.djk.esdm.go.id untuk diserahkan ke Kantor Desa/Kelurahan.

Dari Desa/Kelurahan, pengaduan diteruskan ke Kecamatan. Di Kecamatan, data pelanggan yang mengajukan pengaduan dimasukkan dalam aplikasi berbasis web, langsung dikirim ke posko pusat di Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. 

Jika di kecamatan tidak tersedia komputer dan internet, maka data dibawa ke Kantor Pemerintah Kabupaten/Kota, dimasukkan ke aplikasi dan dikirim ke posko pusat.

Di Posko Pusat, tim yang terdiri dari TNP2K, Kementerian ESDM, PLN, dan Kementerian Sosial akan melakukan penilaian apakah pelanggan tersebut memang layak disubsidi atau tidak. 

Kriteria penilaiannya sama dengan kriteria 40% penduduk termiskin Indonesia yang dibuat TNP2K. Ada penilaian soal kepemilikan aset, perumahan, pekerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Kalau memang layak, maka pelanggan akan segera dimasukkan sebagai pelanggan listrik golongan 900 VA yang harus disubsidi. PLN pun segera menyesuaikan tarif.

Demikian trik jitu mengakali tagihan listrik yang naik. Semoga bermanfaat.

ADS HERE !!!